Demi Kepentingan Masyarakat, UIN Antasari Seriusi Upaya Raih WBBM

Jum’at pagi di penghujung bulan Juli (26/7/24), kesibukan sangat terasa di kawasan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Jarum jam belum lagi sempurna beranjak melewati angka 8, namun langkah-langkah Tim Zona Integriras terdengar berderap dengan pasti menuju Aula Zafry Zamzam di lantai 3 Gedung Rektorat untuk melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penilaian WBBM sendiri akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Dalam sambutan dan arahannya, Rektor UIN Antasari Prof. Dr. Mujiburrahman, MA menyampaikan bahwa WBBM kepentingannya untuk orang banyak, untuk masyarakat luas. Karena itu perlu disadari oleh kita semua.

“Harus disadari WBBM itu penting, ini kepentingan untuk kita semua dan masyarakat luas. Kalau kita berhasil, maka kita yang pertama dan terbaik”, papar Prof. Mujiburrahman, MA.

Di samping itu, ia juga menyampaikan perjuangan UIN Antasari untuk masuk nominasi WBBM sangat panjang.

“Berjuang kurang lebih enam tahun untuk dinominasikan masuk ke penilaian WBBM, baru tahun ini berhasil. Maka kesempatan untuk meraih WBBM tahun ini harus diperjuangkan dengan maksimal karena ini kesempatan yang sangat berharga,” tegas disampaikannya.

Selain kesempatan yang besar untuk meraih predikat WBBM, UIN Antasari pada tahun ini juga berpeluang besar untuk meraih Akreditasi Unggul.

“Kita juga punya peluang tahun ini untuk meraih akreditasi Unggul,” ujarnya menutup sambutan.

Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), Hj. Raden Yani Gusriani, SE., MM. menyampaikan Tim ZI perlu bekerja keras dan cerdas untuk meraih nilai terbaik dalam penilaian menuju WBBM.

“Perlu kerja keras dan kerja cerdas dari kita semua untuk menyikapi hal ini,” tuturnya memotivasi Tim ZI.

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik. (Jam/Ana)