UIN Antasari Dorong Penerapan Kurikulum yang Responsif Gender
Rabu-Jumat/ 11-13 Juli 2018, UIN Antasari Banjarmasin melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mengadakan Workshop Pemetaan Mata Kuliah dalam Penerapan Kurikulum yang Responsif Gender, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. Agenda yang diselenggarakan di G’ Sign Hotel Banjarmasin dibuka pada Rabu, 11 Juli 2018 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Hamdan, M. Pd dengan peserta adalah perwakilan dosen UIN Antasari dan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait.
Drs. H. Sayuti mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemukakan bahwa tahun 2018 UIN Antasari Banjarmasin bersama UIN Alauddin Makassar dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung terpilih untuk melaksanakan workshop penerapan kurikulum yang responsif gender. “Tujuan kegiatan ini dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Walau Undang-Undang menyatakan bahwa semua masyarakat berhak berpartisipasi dalam pembangunan namun faktanya masih ada sekelompok masyarakat seperti perempuan yang mengalami diskriminasi. Bahkan di Kalimantan Selatan sendiri tercatat 257 kasus kekerasan pada perempuan di kabupaten Tanah Laut,” papar Sayuti. Sasaran KPPPA terhadap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan workshop ini dinilai tepat karena dengan intelektualitasnya dapat menjadi rujukan pertanyaan dari masyarakat. Selain itu, dosen juga dapat memberikan nilai kesetaraan gender pada mahasiswa sehingga nantinya mereka terjun langsung ke masyarakat sebagai agent of change.
“UIN Antasari Banjarmasin sangat beruntung terpilih untuk melaksanakan workshop ini. Sebenarnya, kita secara sporadis sudah melaksanakan studi berbasis pemetaan seperti pernikahan dini pada anak. Dari tahun 2014 sampai sekarang, kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 185 kasus. Adanya workshop ini diharapkan UIN Antasari menjadi model bagi perguruan tinggi keagamaan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan,” kata Hamdan dalam sambutannya. Sebagai implementasi yang memungkinkan, maka ke depan nilai kesetaraan gender dapat diintegrasikan dengan mata kuliah tertentu di UIN Antasari.
Dr. Heru Karsidi, M. Sc., sebagai pemateri pertama menjelaskan perkembangan gender di Indonesia berawal dari kajian Al-Quran. “Nilai kesetaraan gender yang benar adalah berasal dari Al-Quran. Kami telah membuat sistematika implementasinya dalam pembelajaran di PTKIN dan responnya ternyata baik. Pentingnya isu ini diangkat karena kita bisa melihat bahwa ada peran yang tidak seimbang saat pembangunan nasional dimulai,” jelas Heru. Sementara itu, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, sebagai pemateri kedua mendorong terselenggaranya workshop ini karena memberikan bekal bermanfaat bagi para dosen UIN Antasari untuk mengadakan perkuliahan dengan nilai kesetaraan gender. “Seluruh sivitas akademika diharapkan dapat berperan meningkatkan kualitas pendidikan di UIN Antasari termasuk dalam pemberdayaan perempuan. PSGA menjadi fasilitator yang concern pada masalah ini. Tanggung jawab UIN Antasari jelas cukup besar dalam upaya pengembangan kajian tentang perempuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” papar Mujib dalam tulisannya. (fdh/humas).
