
Pusat Kajian Halal UIN Antasari Layani Sertifikasi Halal on The Spot di Pasar Wadai Murjani
BANJARBARU – Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang kali ini ditunjukkan Pusat Kajian Halal (PKH). Pelayanan tersebut berupa sertifikasi halal jalur self declare mandiri di tempat (on the spot), saat ikut meramaikan National Halal Fair (Pasar Ramadan) Banjarbaru.
Lokasi stan ini berada di Lapangan Murjani, tepatnya di seberang balai kota, berlangsung dari 1 Maret hingga 24 Maret 2025, hasil kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat pelaku usaha yang berminat untuk mengajukan Sertifikat Halal jalur Self Declare, dapat segera menyambangi dan dilayani secara langsung.
Adapun persyaratannya, usaha yang dimiliki harus beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun, melampirkan 9 dokumen tambahan. Yakni fotokopi KTP, alamat surat elektronik (e-mail), nomor ponsel, NIB atau Nomor Induk Berusaha (akan dibantu kalau belum punya), dan nama produk.
Kemudian dalam produksinya, pelaku usaha harus menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal kecuali yang sudah dari alam seperti cabai, bawang putih, dan telur. Berikutnya, pendaftar menulis semua prosedur secara berurutan, menulis data penyelia halal dari pembelian, proses, produk, hingga penjualan. Terakhir, mengatur jadwal untuk audit ke tempat produksi atau lokasi berjualan.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kampanye dan perluasan penyelenggaraan jaminan produk halal dan sertifikasi halal di Kalimantan Selatan,” tegas Koordinator PKH Dr. Hj. Zulpa Makiah, M.Ag. kepada Pusat Humas dan Keterbukaan Informasi, Senin (3/3).
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini juga menginformasikan, bahwa Kalsel mendapatkan Kuota Sehati (sertifikasi halal gratis) dari pemerintah sebanyak 6.990 pelaku usaha mikro dan kecil. Kuota ini dibuka mulai 7 Maret sampai dengan 30 April. Namun, terhitung 1 Mei, jika tidak terserap akan menjadi kuota nasional.
“Oleh karena itu, para pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah Kalsel, segera dapat mengurus sertifikasi halal untuk produknya,” ajak Dr. Zulpa.
(Fur/Ana)
